Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intergrasi Sosial

Ada beberapa kekuatan yang relevan dan fungsional dalam proses integrasi sosial, yaitu :

1. Homogenitas Kelompok;  semakin kecil tingkat kemajemukan semakin mudah tercapai integrasi social.


2. Besar kecilnya kelompok; semakin kecil kelompok dapat berarti semakin kecil pula tingkat kemajemukannya, disamping itu kelompok kecil akan diwarnai relasi-relasi primer sehingga dicapai komunikasi yang sangat efektif.


3. Perpindahan fisik, baik datang ke atau keluar dari suatu kelompok akan mempengaruhi tingkat kemajemukan masyarakat atau kelompok.


4. Efektivitas dan efesien komunikasi; pengertian bersama yang merupakan dasar terbentuknya integrasi masyarakat hanya akan dapat tercapai kalau komunikasi dalam masyarakat berlangsung secara efektif.

Apabila kekuatan-kekuatan yang relevan dan fungsional tersebut di atas melemah, yang terjadi adalah disorganisasi sosial atau ketikaturan dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat. Apabila dibiarkan, yang terjadi kemudian adalah berbagai macam konflik. Apabila konflik yang terjadi tidak terkendali akan menngakibatkan gerakan sentrifugal yang mengancam integrasi. Puncak dari sebuah konflik adalah disintegrasi dalam kelompok masyarakat.

Selain dikatakan adanya faktor yang dapat mendukung terjadinya integrasi sosial, terdapat pula hal-hal yang dapat menghambat proses integrasi sosial. Tentu saja, bentuk-bentuk perilakunya bersifat negatif dan disosiatif bukan? Untuk itu perhatikanlah pemaparan beberapa faktor berikut ini.

a. Primodialisme

1) Pengertian

Primodialisme diartikan sebagai suatu pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh kepada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu (dibawa sejak lahir), seperti suku bangsa, ras, agama, ataupun asal usul kedaerahan, oleh seseorang dalam kelompoknya yang kemudian meluas dan berkembang.

2) Sebab-sebab Terjadinya Primordialisme

Primodialisme dalam masyarakat selalu ada dan terjadi, misalnya pada suku bangsa, golongan agama, dan partai. Terjadinya primodialisme ini antara lain disebabkan :

a). Adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial;

b) Adanya suatu sikap yang untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok atau kesatuan sosial terhadap ancaman dari luar;

c) Adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan, misalnya nilai-nilai keagamaan, pandangan, dan sebagainya.

Primodialisme yang melekat sebagai identitas suatu golongan atau pengelompokan sosial memang merupakan faktor penting yang dapat memperkuat ikatan golongan atau kelompok, tetapi sekaligus ia akan membangkitkan prasangka (prejudice) dan permusuhan terhadap kelompok atau golongan yang berada diluar kelompok atau golongannya. Hal ini jelas akan memperbesar jurang saling pengertian dan kerjasama antar kelompok atau antar golongan di dalam masyarakat yang lebih luas. Jika keadaannya demikian, pada giliran berikutnya adalah terganggunya integrasi dan menguatnya potensi konflik antar golongan.

b. Ethnosentrisme (Fanatik Suku Bangsa)

Ethnosentrisme merupakan suatu sikap menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakatnya. Karena yang dipakai adalah ukuran-ukuran yang berlaku di dalam masyarakat, maka orang akan selalu menganggap kebudayaannya mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada kebudayaan masyarakat lain.

Ethnosentrisme memang tidak rasional, tetapi emosional dan sentimental. Pertimbangan-pertimbangan yang dipakai adalah bukan pemikiran yang jernih. Sebagai contoh amukan massa pendukung tim sepak bola yang kalah bertanding, hal ini juga sikap ethnosentrisme tersebut. Massa suporter itu tidak mau tahu apa yang menyebabkan tim yang didukungnnya kalah oleh tim lawannya. Bisa jadi tim itu kalah karena memang kualitas permainannya dibawah tim lawan, tetapi fanatisme kedaerahan telah menghilangkan pertimbangan-pertimbangan rasional, yang terjadi adalah tindakan-tindakan emosional yang mengarah kepada kerusuhan dan vandalisme.

Namun demikian, ethnosentrisme juga memiliki segi-segi positif antara lain sebagai berikut:

1)      Menjaga kebutuhan dan kestabulan budaya

2)      Mempertinggi semangat patriotism dan kesetiaan kepada bangsa

3)      Memperteguh rasa cinta terhadap kebuayaan suatu bangsa

c.  Diskriminasi

Diskriminasi merupakan pembedaan secara sengaja terutama dalam lapangan politik golongan-golongan yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan suatu golongan tertentu. Dalam diskriminasi, golongan tertentu diperlakukan berbeda dengan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat. Termasuk perlakukan terhadap gender (jenis kelamin). Kondisi fisik (kecatatan) yang berbeda dan cenderung tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, merupakan bentuk diskriminasi yang sering tidak disadari oleh masyarakat sendiri. Namun, pada dasarnya hal itu juga merupakan bentuk diskriminasi. Terhadap integrasi, perlakuan yang diskriminasi terhadap suatu golongan tertentu tentunya sangat menggangu.

d.   Politik Aluran

Politik aliran menurut Clifford Geertz merupakan keadaan perpolitikan dimana partai-partai politik yang ada di kelilingi oleh sejumlah oraganisasi massa baik formal maupun informal yang mengikutinya. Partai tersebut mewakili sebuah ideology yang diperjuangkan. Dalam memperjuangkan ideologi tersebut sebuah partai politik  disamping memiliki organisasi massa yang bernaung dibawahnya, juga memiliki surat kabar atau majalah semacam corong perjuangannya. Sebagai contoh Partai Nasional Indonesia (PNI) mempunyai ormas-ormas seperti Pemuda Marhaens, GMNI, ormas petani disamping memiliki surat kabar yang bernama suluh Marhaens.

Berkembangnya politik aliran dalam suatu masyarakat majemuk dapat mengakibatkan jurang perbedaan antara kelompok-kelompok aliran yang berbeda itu. Kenyataan ini menjadi potensi terjadinya konflik antara kelompok-kelompok tersebut jika tidak diolah dengan baik.

e.   Konflik

Konflik sebagai proses sosial yang disosiatif atau proses yang memecah belah. Konflik akan terjadi bila golongan atau unsur-unsur yang berbeda yang ada di dalam masyarakat tidak berhasil mencapai konsesus mengenai nilai-nilai sosial yang bersifat dasar dan tidak dapat mengatasi perbedaan-perbedaan, sehingga tidak tercapai konflik terjadi karena unsur-unsur yang saling berbeda tidak dapat saling menyesuaikan satu dengan yang lain.

f.    Disintegrasi Sosial

Suatu keadaan dimana keseimbangan, keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat terganggu atau mengalami kegoyahan, sehingga individu atau anggota masyarakat tidak lagi mengalami ketentraman dan ketertiban melainkan konflik atau pertentangan yang diakibatkan oleh perbedaan-persepsi para warga masyarakat tentang nilai dan norma sosial yang telah berubah disebut dengan disintegrasi social.

Awalnya disintegrasi social akan diawali keadaan yang disebut dengan disorganisasi sosial yang gejala-gejala awalnya adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya persamaan persepsi antara anggota-anggota masyarakat mengenai tujuan masyarakat yang semula dijadikan pedoman atau patokan olehmasing-masing anggota masyarakat.


2. Norma-norma masyarakat tidak dapat lagi berfungsi dengan baik sebagai alat pengendalian sosial untuk mencapai tujuan masyarakat.


3. Terjadinya pertentangan antara norma-norma yang ada di dalam masyarakat


4. Sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar norma tidak dilaksanakan dengan konsekuen.


5. Terjadinya proses-proses sosial yang bersifat persaingan, konflik, dan kontravensi.

Apabila di dalam masyakarat telah timbul gejala-gejala sosial seperti diatas, maka di dalamnya tidak akan terwujud pola kehidupan yang serasi. Sebab pola kehidupan yang serasi terwujud dalam kehidupan masyarakat sebagai ketertiban, keamanan, dan sebagainya. Hanya dapat dicapai apabila segenap unsur-unsur yang ada didalam masyarakat yang meskipun berbeda-beda dapat saling menyesuaikan satu dengan yang lain sehingga terintegrasikan dengan kokoh.

Pada giliran berikutnya, disintegrasi akan menimbulkan gejala-gejala kehidupan sosial yang tidak normal (abnormal) yang disebut dengan masalah sosial (social problem). Masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat berupa perilaku-perilaku warga masyarakat yang menyimpang dari norma yang berlaku, melanggar hukum, atau bersifat destruktif terhadap ikatan-ikatan sosial.